• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • May 26, 2024

Dishub Prov. Bali Terima Kunjungan Kerja Komisi D (Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa timur

Dishub Prov. Bali Terima Kunjungan Kerja Komisi D (Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa timur Jumat, 17 Mei 2024 Bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Bidang Angkutan Jalan dan …

Kadishub Prov. Bali Dampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Pada Program Kegiatan Pemprov Bali Hadir Serahkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Untuk Salah Satu Warga Desa Tukad Sumaga

Kadishub Prov. Bali Dampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Pada Program Kegiatan Pemprov Bali Hadir Serahkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Untuk Salah Satu Warga Desa Tukad Sumaga. Kepala …

Dishub Prov. Bali Laksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPPK

Dishub Prov. Bali Laksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPPK Selasa (23/04/24) Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024. Kegiatan …

Kepala Bidang Angkutan Jalan mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Selasa (25/1/2022) di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali memimpin rapat Pembahasan Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) wajib masuk Terminal Mengwi.

Rapat dihadiri  oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bali bidang Penegakan Hukum Polda Bali,Kasi Sarana Prasarana Transportasi Darat XII wilayah Bali-NTB (BPTD), Kepala Bidang Angkutan Jalan Kota Denpasar Koordinator Satuan Pelaksana Terminal  Mengwi, Kepala Bidang Lalu lintas, Kepala UPTD. Trans Bali, Trans Sarbagita Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Dalam rapat tersebut dibahas rencana secara resmi diberlakukannya pengoperasian Terminal mengwi yang sudah disiapkan sebagai Terminal Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan berfungsinya terminal ini diharapkan tidak lagi ada AKDP Yg menaikkan dan menurunkan  penumpang dijalan.

Dirlantas Polda Bali bidang Penegakan Hukum menyampaikan dengan masukan yang telah disampaikan,baik dari Dinas Perhubungan dan Stakeholder pengampu kepentingan ada dasar nantinya untuk bergerak di lapangan yang harus disepakati salah satu solusinya dengan pembekuan ijin trayek. Demikian juga harus dibuatkan tim  dalam bergerak dan tetap kita melakukan pendekatan kepada Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Humas Dishub Provinsi  Bali

Author

tkpe.diskominfosprovbali@gmail.com