Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017 tentang  Rencana Umum Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan  program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Pergub Bali Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih serta Pergub Bali nomor 48 tahun 2019 Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Kamis (21/10/2021) di Ruang rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Optima Integra Teknika bekerjasama dengan Lembaga Karbon Indonesia, Handaka Garda Parama dan di dukung Pangdam Udayana melaksanan kegiatan selama 2 hari dari tanggal 21 s/d 22 Oktober 2021.

Penyelenggara kegiatan Vikarna Yasier mengungkapkan tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan  target dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi di Provinsi Bali serta berbagi wawasan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan  bagi bengkel-bengkel Konvensional milik masyarakat untuk mampu melakukan konversi kendaraan listrik yang dapat berperan penting untuk meningkatkan jumlah motor listrik serta mencapai target penurunan emisi di Provinsi Bali.                                   

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwakili KUPT Kadek Mudarta dalam arahannya menyampaikan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan hari  mengingat kehidupan kita tidak bisa  terlepas dari Transportasi, kendaraan bermotor listrik adalah perubahan yang sangat besar, setiap perubahan yang besar adanya peluang dan ancaman.  Di sisi lain ada peluang untuk ikut menghadirkan kendaraan listrik melalui konversi kendaraan manual menjadi kendaraan listrik. Untuk  menangkap peluang itu perlu persiapan SDM sehingga pelatihan SDM sangat perlu dan penting, program kendaraaan berbasis listrik ini sangat tinggi nilainya sehingga penyebaran Informasi  ini sangat diperlukan .

Hari pertama kegiatan ini Kamis (21/10/2021) yang diselenggarakan secara offline (sesuai aturan PPKM) dan online dengan diikuti sebanyak 200an peserta menghadirkan narasumber dari Regional Head Grab Bali Nusra, PERKLINDO, Lembaga Karbon Indonesia, PT. Handika Garda Parama dan PT. Percik Daya Nusantara, serta Praktisi Otomotif

Hari kedua kegiatan ini Jumat (22/10/2021) yang juga diselenggarakan secara offline (sesuai aturan PPKM) dan online dengan diikuti sebanyak 50an peserta  menghadirkan narasumber dan kegiatan praktik konversi kendaraan manual menjadi kendaraan listrik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwakili Sekretaris Dishub Provinsi Bali IB Surya Manuaba memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang Senin, (20/9/2021) di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi didampingi para pejabat Eselon III menerima Rombongan Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.                            

Ketua Komisi C Arif Setiadi  S ,IP menyampaikan maksud kunjungannya ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait kebijakan sektor Perhubungan dan kebijakan lainnya terkait  masa Pandemi Covid -19. Ada 9 (Sembilan) pertanyaaan yang disampaikan  komisi  C DPRD DIY Yogyakarta kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Pejabat Eselon III  yang mendampingi. Adapun pertanyaan yang disampaikan antara lain : Dengan jumlah kunjungan Wisatawan di Bali, bagaimana  angkutan wisatanya ? Dengan adanya Pandemi Covid-19 jumlah Wisatawan pasti menurun, kebijakan apa yang diambil oleh Bali dalam membantu pelaku Transportasi Bali?

IB Surya Manuaba selaku Sekretaris menyampaikan Misi yang diampu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali sesuai dengan misi Pemerintah Provinsi Bali yakni :

Misi Nomor 18 yang berbunyi :

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali”.

Selanjutnya untuk angkutan wisata di Bali didukung berbagai jenis layanan, baik yang sifatnya private (kerjasama hotel), persewaan (rental), maupun layanan umum lainnya yang dikelola oleh swasta dengan pengawas Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Kementerian Perhungan. Dalam Usaha pemenuhan Layanan Transportasi Pariwisata di Bali juga dibentuk wadah yang mengakomodasi Standarisasi Transportasi wisata yakni Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba). Serta terdapat angkutan massal perkotaan yang dapat menjadi alternatif pengangkutan wisatawan sepert Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata. Untuk meningkatkan konektivitas dan Aksessibilitas kawasan Pariwisata, khususnya yang berlokasi di Bali Utara dan Bali Timur telah dikembangkan angkutan KSPN.                                      

Dapat kami sampaikan disini kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi kondisi Pandemi Covid-19 terhadap pelaku Transportasi di Bali antara lain : Adanya kebijakan penghapusan bunga dan denda terhadap kendaraan bermotor di Bali termasuk kendaraan sewa umum baik kendaraan angkutan barang dan orang (kendaraan Pariwisata). Demikian juga terhadap awak transportasi umum yang mengalami kesulitan ekonomi akibat sepinya pariwisata di Bali, Pemerintah Provinsi Bali dengan bekerjasama dengan  BUMN  dan BUMD yang beroperasi di Bali memberikan subsidi tunai dan sembako kepada mereka untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Mengingat keterbatasan  waktu berkunjung dari Bapak maka pertanyaan yang lainnya akan disampaikan secara tertulis. Kemudian rombongan melanjutkan perjalan menuju Terminal Mengwi.

Koordinator Petugas Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk Bali  Ngurah Arya melaporkan Selasa (13/7/2021) melakukan Pelayanan Rapid Tes Antigen Gratis di UPPKB Cekik Penyebrangan Gilimanuk terhadap para supir dan kernet yang Khusus mengangkut Angkutan Logistik.                             

Ngurah Arya menyampaikan Sopir dan Kernet yang di Rapid sebanyak 231 orang dengan hasil Positif 11 orang dan hasil negatif 220 orang. Kegiatan ini dilakukan dari jam 14.00 s/d 22.00 Wita terhadap Supir dan Kernet dengan hasil positip tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan disarankan melakukan isolasi mandiri dan melaporkan  kepada Puskesmas Setempat.                         

Kegiatan ini akan dilakukan selama PPKM Darurat hingga 20 juli dan akan di evaluasi menyesuaikan status PPKM. Semua ini dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dibidang Transportasi  selama pembatasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) antara Pulau Jawa Dan Bali.