Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta Jumat (11/6 )  di Ruang rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam arahannya  menyambut baik Pelabuhan Benoa menjadi Pintu masuk Logistik Internasional, ”Upaya itu untuk mempermudah Ekspor dan Impor Logistik  melalui  jalur Laut”.

FGD dihadiri instansi terkait (Dirlantas.  Polda Bali, Kadis Perindag Provinsi Bali, Kepala  BPTD WIL .XII, Kepala KPPBC TMPA Denpasar, Manajer Pelindo III Benoa, Ketua AlFI, ILFA Bali, Ketua APTRINDO Bali, Ketua ATLI Bali Ketua GPEI Bali, Ketua ORGANDA Bali, Ketua DEC Bali, Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas Perhubungan Provinsi Bali.                       

Kusuma Santi Wahyuningsih Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar menyampaikan Pengiriman Logistik lewat jalur laut melalui Pelabuhan Benoa sangat dipelukan untuk mempercepat dan memudahkan sehingga biaya lebih murah. Beliau juga mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana di Pelabuhan Benoa sehingga Pelabuhan dapat aktif kembali sebagai pengiriman Exsport Bali dengan dibuatkan platform yang menyediakan data ketersediaan kontainer baik Benoa maupun Surabaya sehingga memudahkan eksportir mengecek dan menyewa kontainer. Tetap mengharapkan peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan pengawasan/pembinaan terhadap perusahaan peti kemas yang belum memenuhi syarat peraturan yang berlaku.

Pengemudi angkutan orang yang di kendaraannya memasang stiker Aplikasi Maxim Jumat (11/6/2021) datang ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali  atas kesadarannya sendiri mencabut ataupun melepas Stiker yang dipasang pada kendaraannya yang disaksikan Kepala Bidang Angkutan Drs. I Gd. Gunawan M.Si. dan Bram selaku Pihak Aplikator Maxim karena driver tersebut belum ada perjanjian kerjasama  dengan Badan Hukum yang diwajibkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019.        

Saat itu juga  dihadiri oleh beberapa Koperasi yang berbadan Hukum yg telah memiliki ijin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang sebagian sudah bekerjasama dengan Driver dan Aplikatior Maxim. Kabid. Angkutan Jalan menyampaikan agar pihak Maxim tidak merekrut Pengemudi secara langsung, akan tetapi harus melalui Badan Hukum yang telah memiliki ijin penyelenggaraan.

Pada pantauan hari pertama Larangan Mudik Tahun 2021 di Provinsi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta Kamis (6/5) mendampingi Dirlantas Polda Bali Kombes. Pol. Indra melakukan Pantauan Mudik terkait Surat Edaran  Ka. Satgas  Covid -19 pusat nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 H sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Seluruh Indonesia.           

Pantauan diawali dengan memantau Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. Kombes Pol Indra melihat dari dekat kesiapan Posko, beliau mengharapkan kepada  Petugas Pos Gabungan bekerja sesuai fungsinya serta teliti memeriksa dokumen penumpang yang melakukan  perjalan sesuai Surat Edaran dimaksud. Hingga pukul 10.00 wita terpantau penerbangan keberangkatan dan kedatangan tidak ada.                                             

Kemudian pantauan dilanjutkan menuju Posko Penyekatan Pertama di Simpang Tiga Uma Anyar Denpasar, Terminal Mengwi.  Pada Terminal Mengwi, Moda transportasi yang diizinkan beroperasi selama larangan mudik  dipasangi stiker khusus  terdapat barcode dari Kementrian Perhubungan, demikian ditegaskan Kepala BPTD wilayah Bali, NTT dan NTB.

Selanjutnya pantauan ke penyekatan Pos Pertigaan Megati Kabupaten Tabanan, disini juga terdapat Pos gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP yang selalu sigap dan penuh rasa tanggung jawab melakukan  pemeriksaaan dokumen secara ketat  terhadap kendaraan yang melintas di jalur tersebut.                                             

Pantauan diakhiri di Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk IGW Samsi Gunarta menegaskan, masyarakat yang diizinkan melakukan perjalanan saat larangan mudik adalah kendaraan Logistik, kendaraan dengan kejadian mendesak seperti keluarga sakit, serta perjalanan dinas  sesuai Surat Edaran. Selain  itu pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid -19 dan rekomendasi perjalanan dari kelurahan maupun Kepala Desa  dimana mereka tinggal.                                                  

Kombes Pol Indra berkali-kali mengingatkan kepada anggotanya jangan segan menindak travel gelap yang tidak berizin apabila ditemukan langsung ditilang dan dikandangkan.