• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • May 26, 2024

Dishub Prov. Bali Terima Kunjungan Kerja Komisi D (Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa timur

Dishub Prov. Bali Terima Kunjungan Kerja Komisi D (Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa timur Jumat, 17 Mei 2024 Bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Kepala Bidang Angkutan Jalan dan …

Kadishub Prov. Bali Dampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Pada Program Kegiatan Pemprov Bali Hadir Serahkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Untuk Salah Satu Warga Desa Tukad Sumaga

Kadishub Prov. Bali Dampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Pada Program Kegiatan Pemprov Bali Hadir Serahkan Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu Untuk Salah Satu Warga Desa Tukad Sumaga. Kepala …

Dishub Prov. Bali Laksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPPK

Dishub Prov. Bali Laksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPPK Selasa (23/04/24) Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024. Kegiatan …

TUGAS POKOK DINAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. TUGAS DINAS PERHUBUNGAN

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.


B. FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.