• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • December 9, 2022

Pengumuman Pengadaan Kendaraan Shuttle Kawasan Besakih

Pengumuman Pengadaan Kendaraan Shuttle Kawasan Besakih Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan mengadakan kendaraan shuttle untuk Kawasan Besakih dengan spesifikasi sebagai berikut : Bagi …

Dishub Bali Goes To School

Hari ini Kamis (1/12) Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan acara Dishub Goes To School – Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Safety Riding yang berlokasi di SDN 2 Sanur sebagai pelaksanaan pendidikan …

Dishub Bali bersama Honda Astra dan Polda Bali Melaksanakan Campaign Cari_aman

Dinas Perhubungan Provinsi Bali melaksanakan sosialisasi Campaign Cari_aman bersama Honda Astra Cabang Denpasar dan Polda Bali yang berlokasi di Persimpangan Jalan Sudirman, Denpasar Rabu (30/11). Dalam kegiatan ini dilakukan pemberian helm …

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA

TUGAS PPID PELAKSANA

Tugas PPID Pelaksana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

  • membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  • menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
  • melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  • mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  • menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  • mengumpulkan, mengolah, mengompilasi, dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan Informasi Publik;
  • wajib memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas; dan
  • menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID paling sedikit setiap triwulan atau sesuai dengan kebutuhan.

WEWENANG PPID PELAKSANA

Wewenang PPID Pelaksana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

  • meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah; dan
  • menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.