Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta pada acara Forum Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada Selasa ( 22 /2/2022) yang dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Serta Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota seBali. Forum ini juga dihadiri oleh Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Bali, Para Kepala Balai di Lingkungan Kementerian Perhubungan Wilayah Provinsi Bali, Dekan Fakultas Tehnik Universitas Udayana, Dekan Fakultas Tehnik Universitas Warmadewa, Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Provinsi Bali. Forum ini di lakukan seraya virtual/Daring.

Dalam sambutannya Kadishub Bali Mengatakan Forum Perangkat Daerah ini merupakan bagian dari tahapan Penyusunan Rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah yang wajib dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan dapat di manfaatkan sebagai media bagi pemangku kepentiangan dan pelaku pemerintah secara keseluruhan untuk menyampaikan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Bali. Selain merupakan implementasi dari pendekatan perencanaan pembangunan, baik top-Down dan bottom-up, Forum perangkat daerah juga merupakan implementasi dari pendekatan politik serta pendekatan partisipasif untuk kemudian dapat di lanjutkan ke tahapan berikutnya yakni Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2023.

IGW Samsi Gunarta berharap melalui forum ini dapat kita bahas bersama alternatif-alternatif pendanaan lain di luar Pemerintah yang dimungkinkan untuk diakses sehingga percepatan pembangunan infrastruktur bisa terwujud. Dalam Forum ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali menyampaikan paparan mengenai Forum Dinas Provinsi Bali Tahun 2022 menuju “Bali Era Baru” dan dilanjutkan dengan saran atau masukan dari peserta Forum.

Pemberangkatan penumpang Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) untuk rute antar kabupaten wajib di Terminal Mengwi. Kebijakan itu telah resmi diluncurkan di terminal tersebut pada hari ini Kamis (10/2).

Kepala Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB Muiz Thohir menyampaikan, kebijakan ini untuk menunjang pelayanan transportasi di wilayah Bali.

Sementara itu, Kadishub Bali IGW Samsi Gunarta menuturkan bahwa kebijakan ini untuk membangun kembali tatanan sistem transportasi di Bali.

“Kami ingin mengembalikan masa kejayaan transportasi. Karena dahulu, AKDP jaya sekali di Bali. Namun karena perubahan, kini semakin surut. Dengan kebijakan ini, kami harap mampu memperbaiki tatanan, yang akhinya mengurangi sifat-sifat yang ilegal,” tuturnya.

Dijelaskan, sebagai upaya perbaikan interkoneksi rute angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan AKDP sesuai PM 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, terutama Pasal 17 ayat 1 dan 2.

Dimana diamanatkan bahwa penentuan Terminal asal dan tujuan setiap Trayek yang berupa terminal tipe B sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan terminal yang berada di kota atau Terminal tipe A untuk Trayek antarkota dalam provinsi yang berfungsi sebagai trayek pengumpan.

Lanjutnya, penentuan terminal pesinggahan yang berupa Terminal tipe B atau Terminal tipe A sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan tambahan permintaan trayek pengumpan ;dan fungsinya sebagai tempat peristirahatan.

“Sesuai ketentuan PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, AKDP diharuskan menaikan dan menurunkan penumpang di TERMINAL. Karenanya, diharapkan tidak ada lagi angkutan umum yang berhenti seenaknya dan mengabaikan keselamatan untuk menaik-turunkan penumpang,” katanya.

Sehubungan dengan pemberlakuan aturan tersebut, lanjut Samsi, Pemprov Bali melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan BPTD XII wilayah Bali-NTB mengadakan Launching Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Mengwi.

Dengan berfungsinya Kompartemen AKDP pada terminal Mengwi ini, pengawasan ketertiban layanan  yang tinggi akan dapat lebih mudah dilakukan sehingga layanan menjadi lebih berkualitas, handal, dan berkesalamatan. Koneksi layanan menjadi lebih mudah, dan penumpang antar kota akan dapat menikmati kenyamanan terminal Mengwi pada waktu menungu koneksi angkutan.

Selanjutnya Dinas Perhubungan Bali akan  membentuk  tim  untuk menyusun peta jalan dan langkah-langkah perbaikan layanan AKDP ini yang diharapkan sudah dapaf memberikan usulan konkrit pada akhir 2022.  Tim ini akan terdiri atas perwakilan Dinas Perhubungan, Ditlantas Polda Bali, BPTD XII, Dishub Kab/Kota dan Organda sebagai perwakilan pengusaha angkutan.  Dengan demikian, usulan penataan AKDP ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara konsisten mulai tahun 2023.

Berlaku Tertib Ikuti Aturan Yang Berlaku

Masih adanya laporan  terkait Perekrutan Langsung Aplikasi kepada Pengemudi Armada Yang tidak memiliki kartu pengawasan Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan adanya memberikan akses bagi pengemudi yang mempergunakan Armada yang tidak teregistrasi di Provinsi Bali, pada Hari Rabu (2/2/2022) bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali dilaksanakan  Pembahasan Pembinaan Aplikasi Angkutan Sewa Khusus (ASK)  dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Perovinsi Bali, perwakilan dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Provinsi Bali, Perwakilan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Bali, Perwakilan Satuan Pamong Praja Provinsi Bali, Kepala Bidang Lalu lintas Angkutan Jalan Dishub Provinsi Bali.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta didampingi Kepala Bidang Angkutan Jalan Dalam Arahannya menyampaikan kepada Stakeholder dibidang Transportasi (dalam hal ini adalah pengusaha dan para Aplikator) Kalau diandaikan  sebagai  sebuah pertandingan sepakbola, setiap pihak yang bermain  sudah  punya peran tugas masing-masing. Dalam hal ini Peran Pemerintah adalah sebagai penyedia  Pengelola kompetisi  atau Regulator sekaligus sebagai Fasilitator berbekalkan regulasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berbasis  Aplikasi, Pergub Bali nomor 40 tahun 2019, tentang Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali, dan Pergub Bali nomor 02 Tahun 2020 tentang Pangkalan Angkutan pada Kawasan Tertentu di Provinsi Bali. Seluruh pemain  diharapkan bisa menjalankan perannya dengan baik sehingga kompetisi dan sistem dapat menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan. Hal ini perlu dipahami bersama agar tidak terjadi konflik yang tidak produktif dalam penyelenggaraan angkutan.

Kepala Bidang Angkutan Jalan menyampaikan pada pasal 4 (1) kewajiban Perusaaan Penyedia Aplikasi AL : Berbadan Hukum Indonesia, mengutamakan aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi memberikan akses Digital Dashboard kepada Gubernur, memberikan Akses Aplikasi hanya kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki Izin penyelenggara, Kabid Angkutan juga berharap jangan sampai Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, kendaraan dan pengemudi kendaraan yang melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pasal 4 (1): Peringatan tertulis, Penghentian Operasional sementara perusahaan Aplikasi. Dengan demikian berkali-kali kami sampaikan berlakulah tertib dan ikuti aturan yang berlaku,s eluruh Aplikator membina anggotanya masing-masing untuk mengadakan pengawasan agar menjadi anggota/pelaku yang Displin.

Terkait pelanggaran pengemudi ASK yang tidak memiliki KP (Kartu Pengawas) dapat dilaporkan melalui link berikut ini :

https://forms.gle/aCtqp9aKzWETQXtCA

Kepala Dinas Perhubangan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta Kamis (30/12/2021) dalam siaran persnya menyampaikan masih adanya pelanggaran operasional kendaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) dalam jaringan (online) di Bali menyebabkan beberapa operator ASK di Bali gelisah.

Pemanfaatan Kendaraan dengan nomor registrasi di luar Pulau Bali untuk dioperasionalkan sebagai ASK di Wilayah Provinsi Bali adalah pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 118 tahun 2018 sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang tidak saja mengganggu tatanan angkutan yang ada, tetapi juga dapat merugikan penumpang karena penumpang tidak dicoret oleh asuransi angkutan umum.

Kadishub Bali mengungkapkan bahwa melalui media sosial yang diterima pada tanggal 12 Desember 2021, tentang adanya kendaraan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) luar Provinsi Bali yang beroperasi sebagai angkutan sewa khusus dengan aplikasi Grab di Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali sudah memanggil pihak Aplikator untuk meneliti kebenaran berita tersebut. Pihak Grab mengakui hal itu sebagai keteledoran internal yang disebabkan oleh pemutakhiran aplikasi yang belum mengakomodasikan deliniasi wilayah kerja. Sehingga mitra tetap dapat mendaftarkan kendaraan dengan berbagai TNKB dengan STNK yang berlaku.
Hal ini telah disadari oleh pihak Grab dan sudah dilakukan penghentian operasi terhadap kendaraan-kendaraan yang didaftarkan secara ilegal pada aplikasi. Namun demikian, Dinas Perhubungan Provinsi Bali sudah memberikan teguran dan meminta klarifikasi tertulis kepada Grab Bali melalui surat no P.34.551/10834/AKT.JALAN/DISHUB tanggal 15 Desember 2021. Hingga saat ini jawaban dan klarifikasi tertulis belum diberikan oleh Grab Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali,mengajak kepada seluruh aplikator terdaftar pada OSS di Provinsi Bali untuk berhati-hati dan melakukan pengendalian bagi angkutan yang menggunakan aplikasi secara tidak sah. Apabila ditemukan mitra yang melakukan penggantian kendaraan atau pengemudi yang tidak sesuai dengan pengenal pada aplikasinya, aplikator berkewajiban memberikan hukuman bagi mitranya sesuai syarat dan ketentuan kemitraan yang berlaku. Aplikator yang mitranya ditemukan dan atau dilaporkan melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan pada Pergub 40 tahun 2019 secara berulang akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, penutupan tempat usaha, atau penghentian penerbitan izin operasional untuk operator yang menggunakan aplikasi yang bersangkutan.

Operator (Badan Usaha dan Koperasi) mitra aplikator agar melakukan pembinaan terhadap anggota masing-masing dan memastikan seluruh armada yang terdaftar pada operator dijalankan sesuai dengan ketentuan Pergub 49 tahun 2019. Ketidaksesuaian terhadap Pergub tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan ditolaknya pelayanan dari operator yang bersangkutan untuk mendapatkan ijin operasional oleh Dinas PMPTSP Provinsi Bali.

Seluruh Pengemudi Mitra Aplikator diharapkan untuk dapat memberitahukan kepada penumpang hal-hal yang berkaitan dengan legalitas operasionalnya dan hak penumpang untuk mendapatkan pelayanan, jaminan keselamatan, dan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan umum. Hal ini akan dapat mendidik penumpang untuk lebih berhati-hati dan hanya menggunakan jasa layanan yang legal.