Author: dishub Bali

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan untuk melaksanakan kebijakan bidang transportasi perlu diambil langkah pengendalian arus transportasi berupa pembatasan pergerakan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) antara Pulau Jawa dan Bali. Berkenaan dengan hal tersebut dalam keterangan persnya Senin (12/7/2021)  Kadishub Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) akan menerapkan pembatasan waktu operasional terhadap layanan angkutan penyeberangan lintas  Ketapang-Gilimanuk : 1) Penumpang Kendaraan Umum baik Bus maupun Travel lintas Jawa Bali dan seterusnya; 2) Sepeda motor dan sejenisnya; 3) Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan tanpa kendaraan (Pejalan kaki); 4) Pengguna Kendaraan pribadi dan sejenisnya.                               

“Layanan Penyebrangan untuk 4 jenis pengguna jasa diatas yang selama ini beroperasi 24 jam terhitung sejak Rabu, 14 Juli 2021 pukul 20.00 WITA, akan hanya beroperasi pukul 06.00 WITA s/d pukul 20.00 WITA”, demikian diungkapkan Kadishub IGW Samsi Gunarta. Sedangkan  untuk Kendaraan Logistik Layanan Penyeberangan, tetap beroperasi selama 24 jam.

Sementara bagi pengguna jasa selama jam operasional hanya akan dilayani untuk  menyeberang. Apabila memiliki kelengkapan berupa surat Keterangan Covid-19 yang ditujukan hasil Rapid Test Antigen PCR yang  masih berlaku dan dilengkapi dengan QR code, Sertifikat atau Kartu Vaksinasi Covid-19 sekurangnya 1 kali. Tanpa adanya kedua persyaratan di atas calon pengguna jasa tidak dapat melakukan proses pembelian tiket penyebrangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembatasan operasional penyeberangan, Kadishub Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengharapkan Pelaku Perjalanan Dalam Neger (PPDN) agar menyesuaikan jadwal perjalanan dengan jadwal pembatasan operasional lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Dimana jadwal pembatasan operasional lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk adalah selama pelaksanaan PPKM Darurat sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan akan dievaluasi menyesuaikan dengan status PPKM. “Terhadap hal tersebut seluruh perusahaan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan perusahaan angkutan darat agar memastikan kelengkapan dokumen perjalanan penumpang dan menyediakan petugas khusus untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan sebelum penumpang menggunakan sarana angkutan,” pungkasnya.

Dalam rangka menekan angka kasus harian Covid-19 di Bali dan juga terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta dalam keterangan persnya Jumat (9/7) menyampaikan bahwa Satuan Tugas (satgas) penanganan Covid-19 Bali bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan penyekatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) sepanjang jalan lintas Gilimanuk -Denpasar-Padangbai, hingga di dua pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai.

Kadishub Bali dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa penyekatan ini didukung oleh Polda Bali, Korem163/Wira Satya, Lanal Denpasar,Dishub dan Satpol PP Provinsi Bali maupun Kabupaten Kota. Kurang lebih 800 personel diturunkan untuk terlibat dalam operasi yang akan dilaksanakan hingga 20Juli mendatang dengan opsi di perpanjang.

Penyekatan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh PPDN memenuhi ketentuan perjalanan masuk-keluar Bali sesuai SE Gubernur Bali No 9 Tahun 2021 dan SE Menteri Perhubungan No 43 Tahun 2021 berupa Hasil Rapid Test Antigen yang masih berlaku dan vaksinasi Covid-19 sekurangnya satu kali.

Pelaksanaan di lapangan yakni PPDN mendapatkan pemeriksaan ketat yang dimulai saat keberangkatan dari Denpasar dan kemungkinan mendapatkan sampling beberapa kali hingga mendekati area Pelabuhan Gilimanuk maupun Padangbai. Begitu pula sebaliknya, PPDN mendapatkan dua kali pemeriksaan di Pelabuhan (Masuk dan Keluar) dan beberapa sampling hingga mencapai Denpasar. Khususnya PPDN yang menggunakan kendaraan umum baik Bus Antar Kota  Antar Provinsi (AKAP) dan kendaraan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP atau travel). Sehingga PPDN yang kedapatan tidak melengkapi diri dengan  dokumen perjalanan di atas akan dilakukan tindakan tegas yakni dikembalikan ke lokasi semula dan diminta melengkapi dokumen sebelum melanjutkan perjalanan.

Khusus untuk penumpang Angkutan umum, Perusahaan Angkutan yang kedapatan mengangkut penumpang yang tidak memenuhi persyaratan diminta untuk mengembalikan biaya tiket atau menanggung biaya akibat terhambatnya penumpang guna melengkapi dokumen perjalan.

“Berdasarkan data Polsek Pelabuhan Gilimanuk, tercatat sudah sekitar 80 PPDN dikembalikan ke Ketapang sejak awal PPKM Darurat dilaksanakan, hal ini disebabkan olek ketidaksengajaan persyaratan perjalan masuk Bali. Sementara di pintu masuk Padangbai ada 3 sampai 4 PPDN yang dikembalikan ke Lembar setiap harinya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta.

Guna menghindarkan terjadinya pemulangan kembali, Samsi Gunarta meminta setiap kendaraan angkutan umum dan pemimpin perjalanan berkewajiban memastikan kesiapan persyaratan perjalanan penumpangnya.

“Gagal menerapkan prosedur PPKM Darurat terhadap penumpang yang diangkut , maka perusahaan angkutan terancam kehilangan ijin operasionalnya,” tegasnya seraya menyatakan karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Bali menghimbau agar pengusaha Angkutan dapat memastikan pemenuhan persyaratan penumpangnya sebelum berangkat.

Sementara itu Ditjen Perhubungan Darat secara khusus telah mengaktifkan Terminal Mengwi sebagaii fasilitas Check poin yang dilengkapi dengan klinik test rapid antigen dan vaksinasi untuk PPDN. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. “Jadi mulai Senin, 13 Juli 2021 , Ditjen Perhubungan Darat akan meyelenggarakan Test Cepat Antigen secara gratis bagi awak kendaraan logistik di Gilimanuk,”pungkasnya.