Denpasar – Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pengurangan emisi karbon dan pengembangan transportasi berkelanjutan, pengembangan sistem Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) Sarbagita menjadi salah satu langkah strategis yang terus dikawal secara kolaboratif.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bali bekerja sama dengan WRI Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Diskusi Potensi dan Strategi Mitigasi Risiko Sosial dari Pengembangan e-BRT Sarbagita” pada Rabu, 4 Februari 2026.
FGD ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, ST., M.A.B., serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai wadah dialog dan pertukaran pandangan mengenai tantangan, peluang, serta strategi mitigasi risiko sosial dalam pengembangan e-BRT Sarbagita.
Dalam sambutannya, I Kadek Mudarta menegaskan bahwa transformasi menuju transportasi publik rendah emisi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan implementasi e-BRT di kawasan Sarbagita.
Pembahasan FGD dibagi ke dalam tiga sesi diskusi terfokus, yakni Diskusi Terfokus I mengenai usulan strategi mitigasi risiko sosial, Diskusi Terfokus II terkait implementasi strategi pada konteks lokal dan dinamika kelembagaan, serta Diskusi Terfokus III yang membahas manajemen risiko sosial dalam pengembangan e-BRT Sarbagita.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang praktis, aplikatif, dan kontekstual guna mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Bali optimistis pengembangan e-BRT Sarbagita akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan transportasi Bali yang lebih hijau, modern, dan berkeadilan.
