• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • October 18, 2021

Antisipasi Fluktuasi Kunjungan, Provinsi Bali Ujicobakan Pembatasan Arus Lalu Lintas Ganjil-Genap di DTW Sanur dan Kuta

DENPASAR – Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat pada  penerapan PPKM Level 3 Provinsi Bali khususnya sektor pariwisata, Gubernur Bali secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 …

Kunjungan Kerja Komisi C DIY ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwakili Sekretaris Dishub Provinsi Bali IB Surya Manuaba memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang Senin, (20/9/2021) di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi didampingi …

Pengaturan Lalu Lintas Sistem GANJIL GENAP pada PPKM Level 3 Provinsi Bali

Kepala Dinas perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengadakan rapat tentang rencana pengaturan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap di Bali untuk menindaklanjuti arahan PPKM Level 3 serta untuk mengantisipasi terjadinya …

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI.

UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan

TUGAS DAN FUNGSI

UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang perhubungan (pembagian sub urusan pelayaran) yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, serta penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kepelabuhan pengumpan regional baik yang belum diusahakan secara komersial.

UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan memiliki fungsi :

  • penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta  daerah  lingkungan  kerja  dan  daerah  lingkungan kepentingan;
  • penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
  • penjaminan  kelancaran  arus  barang,   penumpang  dan hewan;
  • penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
  • pengaturan,  pengendalian, dan  pengawasan  usaha  jasa terkait dengan kepelabuhanan;
  • penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
  • pelaksanaan   keamanan   dan   ketertiban  pelayanan   di pelabuhan;
  • pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
  • pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.