• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • August 5, 2021

Sebanyak 231 Orang Sopir dan Kernet dilayani Rapid Tes Angkutan Gratis

Koordinator Petugas Pintu Masuk Pelabuhan Gilimanuk Bali  Ngurah Arya melaporkan Selasa (13/7/2021) melakukan Pelayanan Rapid Tes Antigen Gratis di UPPKB Cekik Penyebrangan Gilimanuk terhadap para supir dan kernet yang Khusus mengangkut …

Penyeberangan Gilimanuk-Ketapang Maupun Sebaliknya Mulai dibatasi

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan untuk melaksanakan kebijakan bidang transportasi perlu diambil langkah pengendalian arus transportasi berupa pembatasan pergerakan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) antara Pulau …

Sejak PPKM Darurat Diberlakukan Pada Pintu Masuk Bali, 80 PPDN Telah Dikembalikan ke Ketapang

Dalam rangka menekan angka kasus harian Covid-19 di Bali dan juga terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta dalam keterangan persnya Jumat (9/7) menyampaikan bahwa Satuan …

Tugas Pokok Dinas dan Fungsi serta Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

A. TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.


B. FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
(1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
(2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
(3) penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
(4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
(5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.