• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • October 18, 2021

Antisipasi Fluktuasi Kunjungan, Provinsi Bali Ujicobakan Pembatasan Arus Lalu Lintas Ganjil-Genap di DTW Sanur dan Kuta

DENPASAR – Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat pada  penerapan PPKM Level 3 Provinsi Bali khususnya sektor pariwisata, Gubernur Bali secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 …

Kunjungan Kerja Komisi C DIY ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwakili Sekretaris Dishub Provinsi Bali IB Surya Manuaba memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang Senin, (20/9/2021) di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi didampingi …

Pengaturan Lalu Lintas Sistem GANJIL GENAP pada PPKM Level 3 Provinsi Bali

Kepala Dinas perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengadakan rapat tentang rencana pengaturan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap di Bali untuk menindaklanjuti arahan PPKM Level 3 serta untuk mengantisipasi terjadinya …

Tugas Pokok Dinas dan Fungsi serta Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

A. TUGAS DINAS PERHUBUNGAN
Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.


B. FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
(1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
(2) pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi;
(3) penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan;
(4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
(5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.