• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • October 18, 2021

Antisipasi Fluktuasi Kunjungan, Provinsi Bali Ujicobakan Pembatasan Arus Lalu Lintas Ganjil-Genap di DTW Sanur dan Kuta

DENPASAR – Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat pada  penerapan PPKM Level 3 Provinsi Bali khususnya sektor pariwisata, Gubernur Bali secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 …

Kunjungan Kerja Komisi C DIY ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali diwakili Sekretaris Dishub Provinsi Bali IB Surya Manuaba memberikan ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang Senin, (20/9/2021) di ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi didampingi …

Pengaturan Lalu Lintas Sistem GANJIL GENAP pada PPKM Level 3 Provinsi Bali

Kepala Dinas perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengadakan rapat tentang rencana pengaturan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap di Bali untuk menindaklanjuti arahan PPKM Level 3 serta untuk mengantisipasi terjadinya …

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

RINCIAN TUGAS BIDANG

Kepala Bidang Keterpaduan Moda mempunyai tugas :

  • menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  • mengkoordinasikan    program    kerja    masing-masing Seksi;
  • mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  • membimbing  dan  memberi  petunjuk  kepada  Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • mengkoordinasikan   hasil   monitoring,  evaluasi   dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • menyusun  program pelaksanaan kinerja bidang untuk mendukung sasaran dan tujuan organisasi;
  • mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
  • mendistribusikan, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan;
  • menyiapkan  bahan  kebijakan  rencana  pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis urusan perhubungan;
  • merumuskan kebijakanpenetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
  • merumuskan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
  • merumuskan kebijakanpenetapan lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
  • menyusun  rencana induk dan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) kabupaten/kota;
  • menyusun rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana dan sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  • menyusun rekomendasi penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah;
  • menyusun rekomendasi penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
  • menyusun  rekomendasi  penerbitan  izin  pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan  jalur  kereta  api  khusus  yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
  • memfasilitasi   pengembangan   layanan   transportasi multimoda;
  • mensinkronisasi  perencanaan  pembangunan  bidang perhubungan dan urusan terkait;
  • melaksanakan monitoring dan  evaluasi perencanaan dan pengembangan urusan perhubungan;
  • melaksanakan koordinasi, pengawasan, pemantauan, dan  pengendalian terhadap capaian kinerja dan program Bidang;
  • mengkoordinasikan  proses  perizinan/nonperizinan  di bidang  multimoda  dan  menyusun  rekomendasi diterima  atau  ditolaknya  perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • melaksanakan     tugas     kedinasan     lainnya     yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  • melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Perencanaan Multimoda mempunyai tugas :

  • menyusunrencanadan program kerja Seksi;
  • membimbing    dan    memberi    petunjuk    kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • menyusun   anggaran/pembiayaan  kegiatan   Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan  kegiatan  di  Seksi  setiap  bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • menyiapkan        bahan        kebijakan        rencana pembangunan  jangka  menengah  daerah  dan rencana strategis urusan perhubungan;
  • menyiapkan  bahan  kebijakan  penetapan  rencana indukjaringan LLAJ Daerah;
  • menyiapkan  bahan  proses  kebijakan  penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan multimoda;
  • menyiapkan    bahan    sinkronisasi    perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan urusan terkait;
  • menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli perencanaan multi moda;
  • melaksanakan      sistem      pengendalian      intern pemerintah;
  • melaksanakan   tugas   kedinasan   lainnya   yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala   Seksi   Pengembangan   Multimoda   mempunyai tugas:

  • menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  • membimbing    dan    memberi    petunjuk    kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  • menilai prestasi kerja bawahan
  • menyusun   anggaran/pembiayaan   kegiatan   Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan  kegiatan  di  Seksi  setiap  bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • menyiapkan  bahan  kebijakan  penetapan  kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan umum antar moda yang melampaui  batas  1  (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
  • menyiapkan  bahan  proses   kebijakan  penetapan lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
  • menyiapkan   bahan   proses   kebijakan   penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
  • menyiapkan  bahan  kebijakan  penetapan  jaringan pelayanan dan kelas stasiun perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah;
  • menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan layanan transportasi multimoda;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan multi moda;menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli pengembangan multi moda;
  • melaksanakan     sistem     pengendalian     intern pemerintah;
  • melaksanakan   tugas    kedinasan    lainnya    yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala   Seksi      Pengendalian   Multimoda   mempunyai tugas :

  • menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  • membimbing    dan    memberi    petunjuk    kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • menyusun   anggaran/pembiayaan   kegiatan   Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan  kegiatan  di  Seksi  setiap  bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • menyiapkan  bahan  rekomendasi  teknis  atas  izin usaha, izin pembangunan, izin operasi prasarana dan sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  • menyiapkan  bahan  rekomendasi  teknis  atas  izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah;
  • monitoring    dan     evaluasi     perencanaan     dan pengembangan urusan perhubungan;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian multi moda;
  • menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli pengendalian multi moda;
  • menyiapkan     bahan     perumusan     pelaksanaan kebijakan dan pelaporan serta pelaksanaan kinerja keterpaduan moda;
  • melakukan  proses  perizinan/nonperizinan  untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • melaksanakan     sistem     pengendalian     intern pemerintah;
  • melaksanakan   tugas    kedinasan    lainnya    yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.