• JL. Cok. Agung Tresna, Denpasar, Bali
  • August 9, 2020

PERATURAN GUBERNUR BALINOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI.

Bidang Pelayaran

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
  2. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
  3. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  • membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  1. merumuskan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
  • merumuskan kebijakan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  • merumuskan kebijakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
  • merumuskan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam Daerah;
  • merumuskan kebijakan pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  • merumuskan kebijakan pelayanan angkutan sungai dan danau yang melayani lintas antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
  • mengusulkan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli pelayaran;
  • melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan ke dinas perhubungan kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi bidang pelayaran;
  1. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan di bidang pelayaran untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala dinas melalui Sekretaris.

Kepala Seksi Angkutan Pelayaran mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  • membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • menyusun rencana aksi, tata cara pelaksanaan dan pengawasan kegiatan seksi angkutan pelayaran;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
  • menyiapkan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  1. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan pelayaran;
  • menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli angkutan pelayaran;
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  • membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
    • menilai prestasi kerja bawahan;
  • menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
  1. menyiapkan bahan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
  • perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepelabuhanan;
  • menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli kepelabuhanan;
  • melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  • melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Jaringan Pelayaran mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  • membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  • menilai prestasi kerja bawahan;
  • menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
  • menyiapkan bahan kebijakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;
  • menyiapkan bahan kebijakan pelayanan angkutan sungai dan danau yang melayani lintas antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
  • menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan pelayaran;
  1. menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli jaringan pelayaran;
  • melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
  • melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
  • melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.