PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI.
RINCIAN TUGAS BIDANG
Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas :
- menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan Bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kinerja bidang; merumuskan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- merumuskan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah; merumuskan kebijakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- merumuskan kebijakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- merumuskan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- merumuskan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- merumuskan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- merumuskan kebijakan operasional terminal tipe B;
- mengusulkan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli angkutan jalan;
- menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan ke dinas perhubungan kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi bidang angkutan jalan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap capaian kinerja dan program bidang;
- mengkoordinasikan tugas dengan bidang terkait;
- mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan di bidang angkutan jalan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Kepala Seksi Tata Laksana Angkutan Jalan mempunyai tugas :
- menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- menyusun rencana aksi, tata cara pelaksanaan dan pengawasan tata laksana angkutan jalan;
- menyiapkan bahan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- melaksanakan administrasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan antar kota yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- melaksanakan administrasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan pedesaan yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- melaksanakan administrasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata laksana angkutan jalan;
- menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli tata laksana angkutan jalan;
- melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/nonperizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Pengendalian Angkutan Jalan mempunyai tugas :
- menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- menyusun rencana aksi, tata cara pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengendalian angkutan jalan; menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota yang melampaui 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) Daerah;
- menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kinerja operasional terminal tipe B;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian angkutan jalan;
- melaksanakan sertifikasi pengemudi angkutan umum; menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli pengendalian angkutan jalan;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan mempunyai tugas :
- menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- menilai prestasi kerja bawahan;
- menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- menyusun rencana aksi, tata cara pelaksanaan dan pengawasan sarana angkutan jalan;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana angkutan jalan;
- menyiapkan bahan rekomendasi untuk registrasi kendaraan; melaksanakan penilaian kondisi kendaraan untuk kepentingan penghapusan kendaraan bermotor dinas;
- menyiapkan bahan fasilitasi penegakan hukumdi terminal meliputi :
- pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan administrasi angkutan (ramp check);
- menyiapkan bahan kualifikasi teknis, sertifikasi dan kebutuhan tenaga ahli sarana angkutan jalan; melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
